www.toto86.com. Beberapa partai politik "balik badan" terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mulanya, mendukung dan membiarkan para politisinya bermanuver di Senayan, kini ramai-ramai menyatakan penolakan.
Rapat Tubuh Musyawarah DPR yang dihadiri semua fraksi memutuskan membawa usulan hak angket ke sidang paripurna untuk pengambilan keputusan.
Saat paripurna pengambilan keputusan soal hak angket KPK terjadi aksi walk out.
Tiga fraksi yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Demokrat menyatakan menentang usulan hak angket tersebut.
Secara sepihak diputuskan ketiga fraksi juga menyatakan keberatan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat yang dianggap.
Bunyi penolakan beruntun lantang disuarakan petinggi partai.
Sikap "balik badan" tersebut membuat Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berang.
Anggota Komisi III, yang juga salah satu pengusul hak angket tersebut, meradang saat sejumlah fraksi menyatakan tidak ingin usulan itu di paripurna.
Dia mengaku, awalnya semua anggota Komisi III setuju persoalan itu dibahas melewati penggunaan hak angket.
Sebab tiba-tiba berbalik, masinton mengatakan sahabat-sahabatnya munafik
3 fraksi yang melakukan aksi "walk out" saat paripurna dikenal sebagai yang pertama kali "balik badan".
Ketua umum partai-partai tersebut pun menyuarakan penolakan.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan mendukung langkah Fraksi Gerindra.
"(Sikap Gerindra) Sudah jelas, kan?" ujar Prabowo, selepas menghadiri Milad PKS beberapa saat lalu.
Demikian pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
kemarin, perwakilan dalam Panitia Khusus sebagai bentuk nyata penolakan akan diirimkan ia kembali mempertegas bahwa pihaknya tak.
"Karena tidak setuju, aku berharap tak dilanjutkan lagi. Enggak bakal mengirim (perwakilan)," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB.
Walaupun salah satu anggotanya, Rohani Vanath, sempat memberi tanda tangan dukungan, Muhaimin menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah mencabut dukungan itu.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak kalah lantang.
Dia meminta Arsul Sani, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP yang juga Sekretaris Jenderal PPP, untuk mencabut dukungannya terhadap hak angket KPK.
"Keputusan Saudara Arsul Sani ini berdasarkan keputusan pribadi, bukan keputusan fraksi. Setelah fraksi memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket KPK maka semua kader PPP harus mematuhi keputusan tersebut, maka
sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman menyebut, tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri Hamzah hanya akal-akalan Fahri.
Dia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan Fraksi PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi.
Semua kader PKS kompak tidak ingin usulan tersebut. Sohibul menyatakan Fahri bukan kader PKS.
"Anda kan sudah tahu posisi Pak Fahri di mana. Jadi PKS-lah yang sejak awal konsisten tidak ingin hak angket. Buktinya kami tidak ada satupun yang menandatangani," ujar Sohibul.
Jika hak angket tetap diteruskan di tingkat Pansus, perlawanan akan dilalukan oleh ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyatakan
"Kami bakal versus dengan langkah-langkah apapun, pasti. Kalau memang tidak mengirim (perwakilan) bisa menyelesaikan persoalan ya kami tidak kirim. Ya kami tarung di dalam jika tak menyelesaikan kendala
Karena muara hak angket dikenal sebagai hak menyatakan pendapat kepada Presiden, menurut Zulkifli, hak angket bisa berujung pada jatuhnya pemerintahan
Kerja KPK untuk mengusut kasus-kasus korupsi menurutnya tak boleh diganggu.
"Menyatakan pendapat, bisa jatuh pemerintah," kata Ketua MPR RI itu
Sikap "balik tubuh" seperti ini bukan kali pertama terjadi di pemerintahan zaman Presiden Joko Widodo.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyebut, perihal yang sama terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kebijakan peningkatan harga Materi Bakar Minyak (BBM).
hak angket terkait kenaikan harga BBM itu sempat membuat popularitas Presiden 2 periode itu anjlok.
Sama seperti situasi sekarang, aktor utama hak angket saat tersebut juga merupakan partai pendukung pemerintah.
"Ini penyakit. Memang seperti tersebut. (Situasi sekarang) Enggak ada beda antara Pak SBY dua periode itu yang juga mengalami perihal yang sama. Ini bukan hal yang pertama, bukan cuma dialami Pak Jokowi," kata Siti, saat dihubungi, Selasa (2/5/2017) malam.
"Enggak kurang-kurang Pak SBY sudah mengakomodasi kepentingan partai-partai tetapi nyatanya kebijakan Pak SBY sudi naikkan BBM saja susahnya setengah mati," lanjut dia.
Pertama, kata Siti, mesti dilihat apa tujuan utama hak angket itu bergulir.
Bisa jadi ada perasaan terancam di antara anggota-anggota fraksi terkait munculnya kasus dugaan korupsi e-KTP yang membuat mereka melakukan langkah spontan, yaitu "memperkarakan KPK".
Siti menilai, sikap "balik tubuh" partai ini biasanya dilakukan setelah melakukan hitungan politik jangka pendek, menengah maupun tidak pendek.
Perihal ini yang terkadang membuat ikatan antar-partai menjadi tak lagi solid, melonggar atau bahkan putus.
"Mengapa di tengah jalan (balik badan), pasti ada hitung-hitungan politiknya, pertimbangan-pertimbangan yang lalu ternyata membuat dirinya tidak untung," ujar Siti.
Partai-partai, menurut Siti, belum terbiasa berpikir visioner dan jangka panjang untuk kepentingan negara seperti pendiri-pendiri bangsa.
"Mereka (partai) takut kepada dukungan yang tidak bakal mereka peroleh ketika mereka melakukan, membuat suatu investasi-investasi politik yang negatif," tutur Siti.
Muaranya adalah Pemilu 2019.
Belajar dari situasi di masa lalu, partai pemenang pemilu saat ini belum pastinya jaya di pemilu berikutnya.
"Mereka masih fresh ketika Bu Mega (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) menjadi Presiden, apa yang terjadi? Pemilu 2014 kalah. Padahal Pemilu 1999 menang. Saat Pak SBY tidak biasa sampai dua periode 2014 Demokrat kalah," ujar Siti.
"Jadi apakah PDI-P akan menang di 2019? Tak ada yang tahu," sambungnya. www.toto86.com
0 komentar:
Posting Komentar